Abdullahfaqih

Kantor Hukum Morden selalu mengedepankan advokasi terhadap hak-hak asasi manusia penyandang Disabilitas di Kota Padang, dalam menjalankan tugas berupaya membentuk dan menjadikan Kota Padang yang Inklusif. dengan aktualisasi sebabgai berikut:  Memberikan panduan yang berkewenangan bagi pemerintah Kota Padang untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundangan dan kebijakan nasional Meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap pemerintah Kota Padang berkenaan dengan perlindungan bagi hak asasi penyandang disabilitas.  Memperjelas prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penyandang disabilitas. Lebih jauh mengembangkan larangan atas diskriminasi yang meliputi kewajiban negara untuk membuat penyesuaian lingkungan yang diperlukan sehingga penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat menyetarakan kesempatan penyandang disabilitas dengan orang lain.  Menetapkan standar-standar internasional berkenaan dengan hak dan kebebasan penyandang disabilitas. Menciptakan mekanisme y...

Question :  what is the Definition of Judex Facti and Judex Juris? and what is the difference between the two terms? First of all, i would like to convey that the justice system in Indonesia recognizes three types of levels, namely the District Court (Pengadilan Negeri), the High Court (Pengadilan Tinggi) and the Supreme Court (Mahkamah Aagung). At this level of justice, there are two types of authority in examining cases, namely the authority of Judex Facti and Judex Juris. District Courts and High Courts have judex facti authority while the Supreme Court has judex juris authority. Judex Facti means the authority of the District Court and High Court to examine facts and evidence relating to the case being tried. While the Judex Juris is the authority of the Supreme Court at the cassation hearing to examine the legal application of the decisions of the District Court and High Court in certain cases and not examine the facts related to the case. So, to simplify the difference betwee...